Sat. May 28th, 2022

JAKARTA, KOMPAS. com awut-awutan Presiden Joko Widodo berpesan pada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, agar regulasi terkait pengelolaan ekspor benih lobster dapat dievaluasi guna memperbaiki kemampuan sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Soal benur (ekspor benih lobster) akan kita pertimbangan karena saya cinta keberlanjutan dunia, ” kata Sakti Wahyu Trenggono dilansir dari Antara, Jumat (25/12/2020).

Menurut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu, ada beberapa suruhan dari Presiden Jokowi yang menetapkan dievaluasi, salah satunya adalah terkait ekspor benih lobster.

Trenggono terpendam bahwa bila akibat ekspor benih lobster akan merusak lingkungan oleh sebab itu generasi mendatang bakal tidak meraih manfaat.

Menangkap juga: Ingin Lebih Baik dari Edhy Prabowo, Menteri Trenggono Ditantang Cabut Izin Ekspor Benur

Ia menyatakan sudah melepas jabatan Komisaris Utama PT Agro Industri Nasional (Agrinas) dengan mendapatkan izin ekspor benih lobster.

Terkait jabatan itu, Trenggono menyebutkan bahwa jabatan tersebut ex-officio karena terkait dengan jabatannya jadi Wamenhan.

PT Agro Industri Nasional (PT Agrinas) adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan, dalam pembinaan Kementerian Pertahanan RI untuk menjalankan peran strategis mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang produksi flora pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan dan teknologi penerapan pangan.

Untuk tersebut, ujar dia, yang bakal mengoper posisi komisaris tersebut adalah Wamenhan selanjutnya.

Membaca juga: Menteri Trenggono Jawab Tudingan Soal Keterlibatannya di Perusahaan Pengekspor Benur

Pada tempat terpisah, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Sahaya Suhufan merekomendasikan kepada Menteri Bahari dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, untuk segera melakukan pertimbangan terkait regulasi lobster yang dikeluarkan KKP.

“Sebaiknya lakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Bahari dan Perikanan Nomor 12/2020, ” kata Moh Abdi Suhufan.