Sat. May 28th, 2022


JAKARTA, KOMPAS.com – Aturan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sektor perikanan dan kelautan yang tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan, diklaim pemerintah dapat mendongkrak kinerja sektor tersebut, dengan tetap mengedepankan faktor keberlanjutan atau keberlanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai, PP ini memberikan arahan dan berhasil dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara terukur.

“Jadi salah satunya, saat ini ada keterukuran misalnya dalam hal importasi produk perikanan, harus betul-betul mempertimbangkan neraca yang ditetapkan KKP,” kata Trenggono, dilansir Minggu (7/3/2021).

Baca juga: Kini Kewenangan Pengukuran Kapal Perikanan Ada di Tangan KKP

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan, secara umum di dalam PP memuat berbagai arahan terkait pengelolaan perikanan budi daya yang lebih menekankan pada aspek keberlanjutan dan tata kelola yang lebih terukur dan bertanggung jawab.

Menurut dia, setidaknya ada tiga poin pokok didalam PP yang terkait sub sektor ini.

Pertama, perikanan budidaya nantinya akan juga berperan sebagai penyangga keseimbangan sumber daya ikan.

Kemudian, jaminan manajemen risiko yang efektifitas sistem peringatan dini dalam pengendalian penyakit ikan.

Baca juga: Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Terakhir, perlindungan lingkungan dan kawasan budidaya melalui pengaturan dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.

Slamet pun ketiga ketiga substansi utama dalam PP tersebut.

Pertama, pemulihan dan pengkayaan sumber daya ikan di perairan umum.

“Ketentuan pembukuan prosedur penebaran ikan hasil budidaya di perairan umun yang berfungsi sebagai stok penyangga mau pun untuk kepentingan ekonomi masyarakat, ”tutur Slamet.

Lalu, penguatan sistem peringatan dini untuk melindungi komoditas budi daya, ekosistem dan sumber daya ikan.

Baca juga: KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

Ketiga, terkait potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di setiap WPPN-RI.

“Kami berencana PP ini akan segera ditindaklanjuti terutama pada tingkat kebijakan operasionalnya, yakni segera kita akan susun Permen-nya,” ucap Slamet.

Permainan paus Keluaran SGP 2020 – 2021. Promo hari ini lainnya tampil diperhatikan dengan terstruktur melalui banner yg kita letakkan dalam laman ini, serta juga siap ditanyakan terhadap petugas LiveChat support kita yang ada 24 jam On the internet guna melayani semua maksud antara pemain. Lanjut langsung gabung, dan dapatkan prize dan Live Casino Online tergede yg tampil di laman kita.