Sat. May 28th, 2022

JAKARTA, KOMPAS. com – Kementerian Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merampungkan lima Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP), salah satunya RPP Penataan Ruang.

Dalam RPP tersebut, perencanaan penataan ruang akan mengatur penggabungan antara rencana tata ruang laut secara darat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamazuki mengatakan, pihaknya sudah membahas hal itu dengan Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Mengenai Rencana Zonasi Negeri Strategis Nasional (RZ KSN) nantinya akan diintegrasikan dengan Rencana Metode Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan telah kami bahas dengan KKP, ” ucap Kamarzuki dalam keterangan tertulis, Selasa (19/1/2021).

Pembahasan tersebut mulai dari  pengukuran data, waktu, proses legalisasi, had penetapan aturan.

Baca juga: Tata Ruang Hawa Bakal Terintegrasi dengan Laut serta Darat

Selain aspek perencanaan penataan, dalam RPP tersebut juga menyinggung aspek perlindungan tata ruang.

Kamarzuki mengatakan, dalam RPP tersebut akan memperkenalkan Inspektur Pembangunan yang bekerja untuk mengawasi penyelenggaraan penataan kawasan.

“Kami ingin agar tata bagian itu tertib kedepannya sehingga proses pengawasan sangat diperlukan, ” lanjut Kamarzuki.

Selain aspek pengawasan, RPP Penyelenggaraan Penataan Bagian juga mengatur pembinaan penataan tempat.

Dalam RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang akan melibatkan stakeholder   ( pemangku kepentingan) dalam penyusunan Rancangan Tata Ruang (RTR) melalui pendirian suatu forum.

Pengkajian RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang tersebut melibatkan unsur dari tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Tujuannnya, menganjurkan masukan dan saran guna memperkaya substansi dari RPP untuk belakang dibahas di tingkat menteri.

Adapun RPP Penyelengaraan Pembentukan Ruang terdiri dari 10 bab yang  memuat ketentuan umum, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan penataan kawasan, pembinaan kelembagaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.