Sat. May 28th, 2022


JAKARTA, KOMPAS.com – Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Papua telah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) sehingga dapat dilanjutkan.

“Tinggal menunggu tanda tangan Pak Menteri. Setelah itu, kami serahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah disusun,” jelas Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Iman Djuniawal.

Hal tersebut dikatakan Iman Djuniawal usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan audiensi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terkait rancangan Perda RZWP3K Papua di Gedung Mina Bahari 4 Kementerian KP, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2022).

Ia mengatakan persetujuan RZWP3K ini akan menghasilkan Perda tentang Penataan Ruang Dan Wilayah Provinsi Papua yang meliputi kawasan laut, perairan, dan daratan.

Baca juga: Potret Kesederhanaan Kampung Favenembu di Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini

Iman menambahkan, dalam pertemuan dengan KKP tersebut terdapat beberapa masukan dari Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono sehubungan dengan kebijakan Kementerian KP untuk menjelajahi penjelajahan.

Kebijakan tersebut mengatur pengelolaan eksploitasi sumber daya perairan dan kebijakan yang dapat digunakan.

Untuk itu, Iman, RZWP3K Papua akan disesuaikan dengan kebijakan Kementerian KP tentang lingkungan melalui zona konservasi wilayah pesisir. Dengan kebijakan ini, pemanfaatan ekosistem laut dan terumbu karang dapat lebih lestari.

“Kebijakan ini juga dapat memajukan pengembangan budi daya dengan mengembangkan kampung nelayan maju dan kampung nelayan terintegrasi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi serta nelayan setempat diharapkan dapat tumbuh,” ujar Iman Djuniawal

Pada kesempatan tersebut, Iman juga menyampaikan kesiapan Pemprov Papua terkait dengan permintaan Perikanan dan Kelautan tentang penangkapan ikan.

Baca juga: Wujudkan Kampung Nelayan Maju, Kementerian KP Gelar Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan

Diketahui, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa kewenangan pemprov dalam penangkapan ikan berada di jangkauan 12 mil dari daratan. Sedangkan, lebih dari 12 juta merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Diskon harian Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Prediksi terbaru lain-lain tersedia diperhatikan dengan terpola melewati berita yang kita sisipkan di situs itu, dan juga dapat ditanyakan terhadap petugas LiveChat support kami yg menjaga 24 jam On the internet buat mengservis semua maksud para pengunjung. Mari segera gabung, & dapatkan diskon Lotre & Live Casino On-line terhebat yg nyata di laman kita.