Fri. May 27th, 2022

JAKARTA, KOMPAS. com – Kementerian Agraria dan Peraturan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah merampungkan lima  Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP) untuk pelaksanaan Peraturan (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RPP tersebut yakni, Penyelenggaraan Pembentukan Ruang, Pengadaan Tanah untuk Relevansi Umum, Hak Pengelolaan dan Benar Atas Tanah, Bank Tanah, serta Kawasan dan Tanah Terlantar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Abdul Kamarzuki mengatakan, di dalam RPP penataan ruang, Kementerian ATR/BPN mengenalkan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dia menjelaskan, apabila suatu Usaha Mikro Kecil ( UMK) telah memasukkan rencana cara melalui Sistem Pelayanan Informasi (SPI), risiko usahanya akan langsung diidentifikasi.

“Jika risikonya (jenis usaha) aib, maka pemohon dapat langsung self declaration ataupun respon otomatis dan tidak menetapkan izin Analisis Menengah Dampak Dunia (Amdal), ” jelas Kamarzuki seperti dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (18/12/2020).

Sementara, bagi UMK yang dinilai memiliki risiko tinggi harus dilakukan pemeriksaan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Persetujuan Teknis (Pertek).

Pengecekan kedua hal tersebut untuk mendapatkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Setelah mendapatkan KKPR nanti akan diputuskan apakah perizinan berusaha tersebut disetujui atau ditolak atau diperlukan Amdal.  

Selanjutnya di bidang pertanahan berupa Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baca juga: Terkait UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Bakal Siapkan Lima RPP

Dalam klaster itu, RPP tersebut akan menyusun serta memperkuat UU Nomor dua Tahun 2012 tentang Pengadaan Desa bagi Pembangunan untuk Kepentingan Ijmal.