Sat. May 28th, 2022

JAKARTA, KOMPAS. com – Menteri Bahari dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) belum pernah meluluskan kapal cantrang beroperasi di provinsi RI sejak aturan baru disahkan.

Ia menegaskan, pihaknya masih menunda peraturan terbaru melanda alat tangkap cantrang yang tahu diterbitkan oleh eks Menteri KP Edhy Prabowo yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.

Zaman menjabat sebagai Menteri KP, Edhy Prabowo memang kembali melegalkan pesawat cantrang, alat tangkap yang sebelumnya dilarang di era Menteri KP 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Soal Cantrang, Menteri KP: Sampai Hari Itu Kami Belum Pernah Izinkan Cantrang

Setelah Edhy Prabowo lengser karena tersandung peristiwa korupsi ekspor benih lobster, pelegalan alat tangkap cantrang kembali terbengkalai.

Lalu apa itu cantrang dan kenapa dilarang di era Susi Pudjiastuti?

Dalam Kembang gula KP No 71/2016 yang dibuat di era Susi Pudjiastuti (2014-2019) disebutkan, alat tangkap berupa cantrang, dogol, dan pukat udang (pukat hela dasar udang) tergolong jalan tangkap aktif dan dilarang berfungsi di seluruh WPP RI.

Larangan itu untuk melahirkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan terus-menerus.

Mengenal cantrang

Cantrang adalah alat penangkap ikan yang bersifat rajin dengan pengoperasian menyentuh dasar selat. Puluhan tahun silam, cantrang awalnya masih dianggap sebagai alat mengambil yang ramah lingkungan karena ukurannya masih relatif kecil.

Baca juga: Beda Penjelasan Menteri Trenggono dengan Anak Buahnya Soal Larangan Cantrang

Sementara itu dikutip sejak laman resmi KKP, cantrang ialah alat penangkap ikan yang maujud kantong terbuat dari jaring secara dua panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring.